RAHASIA K BIDANG JEMEN SDM OBRIK POLRES

RAHASIA K BIDANG JEMEN SDM OBRIK POLRES

DESCARGAR PDF

RAHASIA
K
BIDANG : JEMEN SDM
OBRIK : POLRES PULANG PISAU
TANGGAL : 6 S.D. 8 MARET 2019
EPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NO
TEMUAN
KODE TEMUAN
KRITERIA
SEBAB
AKIBAT
REKOMENDASI
1
2
3
4
5
6
7
1.
Setelah dilakukan pemeriksaan pada Satker Polres Pulpis ditemukan
kondisi sebagai berikut :
BAGSUMDA :
a.
Berdasarkan data Rumah Dinas Polres Pulpis sebanyak 66 Unit yang
dihuni oleh Personel sudah memiliki Surat Izin Penempatan (SIP)
namun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Perpol nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/ Mes
Polri, karena SIP ditandatangani oleh kapolres dan tidak ada masa
berlakunya.
08
Perpol Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/ Mes Polri.
Kabagsumda Polres Pulpis belum memahami tugas pokok dan fungsinya
dalam pengelolaan Rumah Dinas dan Masa berlaku SIP Rumah Dinas Polri.
Pengelolaan Rumah dinas tidak terkontrol apabila terjadi penggantian
penghuni.
YTH. KAPOLRES PULPIS
Agar memerintahkan kepada Kabagsumda untuk :
membuat rencana penertiban terhadap penghuni rumah dinas dengan
ketentuan SIP paling lama berlaku 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang serta Pejabat yang mengelola serta mengeluarkan SIP
adalah Kabagsumda.
b.
Berdasarkan data nominatif personel Bulan Februari 2019 ditemukan
Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Personel berpangkat BRIGADIR
POLISI dan 1 (satu) personel berpangkat BRIPTU menduduki jabatan
sebagai Pemangku Sementara (P.S.) yang ditetapkan dengan Keputusan
Jabatan Kapolres sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Kapolri
nomor : Kep/849/IX/2015 tentang Status Jabatan di Lingkungan
Polri.
08
Angka 5 huruf f Keputusan Kapolri Nomor: Kep/849/IX/2015 tentang staus
jabatan dilingkungan Polri
1.
Dewan Pertimbangan Karier tidak memahami status jabatan yang
berlaku di lingkungan Polri.
2.
Tidak ada arahan dari pembina fungsi SDM tentang status jabatan di
lingkungan Polri.
Status jabatan tidak sah yang berakibat pada pembayaran tunjangan
jabatan dan tunjangan kinerja yang tidak sah serta berpotensi
pengembalian tunjangan yang diterima personel tersebut kepada kas
negara.
Melaksanakan evaluasi dan Membuat rencana mutasi terhadap Personel
berpangkat Brigadir Polisi yang menduduki jabatan Pemangku Sementara
(P.S.) terhadap jabatan Inspektur Polisi Dua sebagaimana diatur dalam
Keputusan Kapolri nomor: Kep/849/IX/2015 tentang status jabatan di
lingkungan Polri adalah personel dengan kepangkatan serendah-rendahnya
BRIGADIR POLISI KEPALA.
c.
Rencana Mutasi anggota Polres Pulpis telah dibuat dan telah
dilaksanakan Mutasi anggota sebanyak 1 (satu) kali namun Polres
Pulpis belum membentuk Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Mutasi
Anggota Polres Pulpis.
08
Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Polri.
Kabagsumda belum memahami administrasi dan tata cara Mutasi anggota
Polri.
Hasil pelaksanaan tugas DPK dalam melaksanakan sidang dalam rangka
mutasi tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Membuat Keputusan Kapolres dalam rangka pembentukan DPK Mutasi Anggota
Polres Pulpis dengan memasukkan Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Mutasi Anggota Polri sebagai dasar pembentukannya.
d.
Klinik Pratama Polres Pulpis belum memiliki Surat Ijin Operasional
(SIO) dan belum dibuat rencana pengurusan SIO Klinik Pratama
Polres serta belum dibuat rencana pemenuhan fasilitas kesehatan
tingkat pratama (FKTP).
08
1.
PP Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
2.
Perkap Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan di
Lingkungan Polri.
3.
Surat Telegram Kapolda Kalteng Nomor : ST/28/I/LOG.5.1./2019
tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengurusan SIO Klinik Pratama.
1.
Paurkes Bagsumda tidak melaksanakan dan tidak melaporkan kepada
pimpinan tentang kondisi dan hambatan pengurusan SIO Klinik
Pratama Polres Pulpis.
2.
Kurang Koordinasi dan komunikasi kepada pihak atau Instansi
pembuat perizinan SIO Klinik Pratama Polres Pulpis.
Dapat menghambat pelayanan kesehatan Personel yang akan berobat dan
berpotensi tidak dapat klaim pembayaran dari BPJS terhadap
pelayanan/jasa kesehatan dan obat yang diberikan kepada personel.
1. Membuat surat dan koordinasi tentang permohonan penerbitan SIO
Klinik Pratama Polres Pulpis ke Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPTSP) Kabupaten Pulpis.
2. Membuat rencana pemenuhan kebutuhan fasilitas yang diperlukan dalam
Klinik Pratama Polres Pulpis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun
2014 tentang Klinik.
e.
Berdasarkan data pengisian data kontrak kinerja SMK Online dari
jumlah personel Polres sebanyak 315 personel yang telah melakukan
pengisian sebanyak 239 personel dan yang belum sebanyak 76
personel atau 31,80 % belum melakukan pengisian.
.
08
Perkap Nomor 2 Tahun 2018 tentang penilaian kinerja anggota Polri
dengan Sistem Manajemen Kinerja.
1. Kabagsumda tidak memberikan arahan secara tegas dengan waktu yang
telah ditetapkan dan adanya gangguan jaringan SMK Online.
2. adanya gangguan sistem jaringan dan aplikasi SMK Online.
Keterlabatan dalam pelaksanaan penilaian kinerja secara online
terutama bagi personel yang belum melakukan pengisian kontrak kinerja
SMK online.
1. Membuat rencana pelatihan pengisian data SMK Online kepada personel
Polres Pulpis dan jajaran.
2. Membuat surat teguran kepada Bag/Sat/Si/ Polsek agar bagi personel
yang belum melakukan pengisian kontrak kinerja SMK Online agar segera
melakukan pengisian dengan menetapkan batas waktu tertentu apabila
aplikasi telah dapat dioperasionalkan kembali.
2.
SAT SABHARA
Berdasarkan DIPA/RKA-KL Polres Pulpis TA. 2019, Satsabhara mendapatkan
anggaran penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sebanyak 20 (dua
puluh) kasus dengan nilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu
rupiah), namun Satsabhara belum memiliki Penyidik dan Penyidik
Pembantu sebagai pelaksana penyidikan Tipiring.
08
PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan terhadap PP Nomor 27 tahun
1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
1. Kasatsabhara tidak memahami tata cara penanganan Tipiring dan
persyaratan penyidik/penyidik pembantu.
2. Penyidik pembantu yang sudah ada telah dimutasikan ke fungsi lain.
1. Personel Satsabhara tidak dapat melaksanakan tugas pokoknya dalam
rangka penanganan perkara Tipiring.
2. Tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pulpis
tidak dapat di proses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
YTH. KAPOLRES PULPIS
Agar memerintahkan kepada Kasatsabhara untuk :
Membuat surat usulan kepada Dirreskrimum Polda Kalteng melalui
Satreskrim Polres terhadap personel yang memenuhi syarat sebagai
penyidik/penyidik pembantu guna mendapatkan Keputusan
Penyidik/Penyidik Pembantu dengan persyaratan :
1. PENYIDIK
a.
Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi dan berpendidikan
paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
b.
Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c.
Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi
reserse kriminal;
d.
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter;
e.
Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2. PENYIDIK PEMBANTU
a.
Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
b.
Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c.
Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi
reserse kriminal;
d.
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter;
e.
Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
MENGETAHUI
PENGAWAS TIM A
AGUS SUPRIYONO
K OMISARIS POLISI NRP 62080390
PEMERIKSA
M ASHARSONO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120268
RAHASIA